Evaluasi Kritis terhadap Kinerja KPU Kota Singkawang Demi Pemilu yang Lebih Efektif dan Inklusif
Oleh: HMI Cabang Singkawang
Pemilihan Umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi, dan keberhasilannya sangat bergantung pada penyelenggaraan yang efektif, efisien, serta menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Namun dalam praktiknya, sejumlah langkah yang diambil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang perlu mendapat evaluasi kritis, agar tidak hanya mengedepankan formalitas, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan partisipasi publik.
Salah satu catatan penting adalah penggunaan Videotron dalam kegiatan sosialisasi yang dinilai terlalu dini. Di banyak daerah, infrastruktur dasar seperti listrik saja belum sepenuhnya stabil—terbukti dalam beberapa audiensi, listrik sering padam (kepetek). Dalam kondisi seperti ini, pemanfaatan perangkat seperti infocus jelas lebih realistis dan hemat, ketimbang memaksakan teknologi tinggi yang belum didukung kesiapan teknis di lapangan.
Tak hanya itu, pembentukan badan-badan baru oleh KPU yang dinilai kurang efektif juga menjadi sorotan. Alih-alih memperkuat koordinasi, badan-badan ini justru menambah beban birokrasi tanpa memberikan hasil nyata. Padahal, salah satu tujuan utama dari pembentukan badan tersebut adalah meningkatkan partisipasi pemilih. Namun fakta di lapangan menunjukkan adanya penurunan partisipasi, yang tentu menjadi bahan evaluasi mendalam.
Satu hal yang juga patut dikritisi adalah lemahnya sosialisasi di lingkungan perguruan tinggi. Kampus merupakan ruang strategis yang dihuni oleh pemilih muda dan terdidik. Mereka adalah kelompok yang kritis, melek informasi, dan berpotensi menjadi motor penggerak partisipasi pemilu. Sayangnya, hingga saat ini, keterlibatan KPU dalam menjangkau kalangan mahasiswa masih sangat terbatas. Kurangnya sosialisasi di kampus-kampus menjadi salah satu faktor yang turut berkontribusi terhadap minimnya partisipasi generasi muda dalam pemilu.
Namun di tengah berbagai kritik yang dilontarkan, HMI Cabang Singkawang juga mengapresiasi langkah positif KPU, khususnya terkait transparansi anggaran. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah pengembalian dana sebesar 1,2 miliar rupiah ke kas negara. Ini merupakan langkah yang patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab, akuntabilitas, dan kesadaran KPU dalam menggunakan anggaran negara secara bijak. Praktik seperti ini perlu dipertahankan dan dijadikan contoh dalam pengelolaan anggaran lembaga publik lainnya.
Dalam semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Singkawang menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan KPU dalam mewujudkan pemilu dan pilkada yang berintegritas, khususnya di Kota Singkawang. HMI percaya bahwa demokrasi yang sehat hanya bisa tercapai jika seluruh elemen bangsa—termasuk penyelenggara, peserta, dan masyarakat sipil—bekerja dalam satu visi: menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan partisipatif.
Langkah evaluasi ini bukanlah bentuk oposisi, melainkan kontribusi untuk perbaikan. KPU perlu lebih cermat dalam menentukan prioritas kebijakan, mulai dari pengadaan barang, pembentukan kelembagaan, hingga strategi sosialisasi yang menyentuh basis pemilih potensial. Sudah saatnya KPU Kota Singkawang tampil lebih adaptif, terbuka terhadap masukan, dan fokus pada efektivitas kerja yang berdampak nyata.
Pemilu bukan hanya proses administratif, melainkan tonggak penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Karena itu, perbaikan demi perbaikan harus terus dilakukan, agar kepercayaan publik terhadap pemilu tidak hanya terjaga, tetapi semakin kuat.
Hasil Audiensi HMI Cabang Singkawang bersama KPU Kota Singkawang
Rabu, 21 Mei 2025
Posting Komentar